Hujan deras yang melanda Sidoarjo belakangan ini kembali memantik perhatian publik, khususnya setelah kawasan di sekitar Lippo Mall Sidoarjo terendam air. Kondisi ini mencuatkan kekhawatiran masyarakat akan kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam mengatasi masalah banjir yang kerap datang musiman ini. Terlebih, Partai Golkar melontarkan kritik tajam terkait janji penanganan banjir yang dinilai belum terealisasi dalam rencana kerja hingga tahun 2026.
Hujan Lebat dan Dampak Banjir di Sidoarjo
Hujan deras yang turun hampir sepanjang hari telah menyebabkan beberapa ruas jalan utama di Sidoarjo mengalami genangan cukup parah. Salah satu area yang terdampak serius adalah kawasan sekitar Lippo Mall, yang juga merupakan pusat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Genangan air yang mencapai lutut orang dewasa ini tentu mengganggu mobilitas warga dan aktivitas bisnis, serta mengganggu akses jalan raya yang menjadi jalur transportasi penting.
Kritik Partai Golkar Terhadap Pemkab
Partai Golkar, sebagai salah satu partai politik terkemuka di Sidoarjo, menyuarakan kekecewaan mereka atas lambannya penanganan banjir oleh pemerintah daerah. Golkar menilai bahwa meski janji penanganan banjir telah diumbar, implementasinya belum tampak jelas. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan Pemkab dalam menanggapi masalah yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat ini. Menurut mereka, sudah saatnya Pemkab beraksi nyata dengan kebijakan strategis yang komprehensif.
Persoalan Drainase dan Infrastruktur yang Buruk
Permasalahan banjir di Sidoarjo sebenarnya sudah menjadi problematika klasik. Banyak pihak menuding sistem drainase yang tidak memadai sebagai akar masalah. Kapasitas penyerapan air yang rendah dan kurangnya perawatan berkala terhadap saluran air memperburuk situasi saat intensitas hujan tinggi. Pemkab diharapkan lebih proaktif dalam membenahi infrastruktur pendukung sehingga bisa mengurangi risiko banjir di musim penghujan.
Pemkab dan Janji Penanggulangan Banjir
Pemkab Sidoarjo sejatinya telah memiliki sejumlah rencana penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan kerja, namun hingga kini implementasinya dianggap masih lamban. Perlu adanya langkah konkret dalam jangka pendek dan panjang yang diiringi dengan pengawasan ketat agar program yang sudah dirancang tersebut dapat terlaksana secara efektif. Kejelasan anggaran dan prioritas penaikan alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan yang ada.
Masyarakat Menunggu Tindakan Nyata
Masyarakat Sidoarjo mendambakan tindakan nyata dari pemerintah daerah yang bisa dirasakan langsung. Sedikit banyak, rasa frustasi mulai muncul saat janji-janji yang dilontarkan tidak kunjung diwujudkan. Hal ini penting agar Pemkab bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari warganya. Masukan dan sinergi dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan bisa menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama.
Analisis: Pentingnya Merespons Kritik secara Tepat
Dalam menghadapi kritik seperti yang disampaikan oleh Partai Golkar, Pemkab Sidoarjo selayaknya merespons dengan kepala dingin dan langkah pragmatis. Kritik harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki diri, bukan ancaman. Transparansi dalam perencanaan serta pelibatan berbagai pihak dalam menemukan solusi bisa membuka jalan keluar dari problematika ini. Lebih dari itu, menciptakan sistem pengawasan publik terhadap proyek yang dijalankan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas dan memastikan target tercapai.
Kesimpulannya, meski banjir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Sidoarjo, solusi atas masalah ini tidak mustahil dicapai. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk meminimalkan dampak banjir yang berulang setiap tahun. Kolaborasi dan partisipasi masyarakat dapat memainkan peran penting dalam upaya penangannya.